Teknologi edit foto, terutama yang menggunakan kecerdasan buatan (AI), telah berkembang pesat. Alat-alat ini bisa mengganti latar belakang, mengubah ekspresi wajah, atau bahkan membuat foto yang tampak sangat nyata meski itu hasil manipulasi komputer. Meski bagi sebagian orang hal ini terasa menyenangkan, dalam konteks mempermalukan teman atau tanpa persetujuan subjek foto, praktik ini berpotensi melanggar etika dan hukum. Secara umum, mengambil atau mengubah foto seseorang tanpa izin bisa merusak reputasi, menciptakan tekanan sosial, dan menimbulkan perasaan tidak nyaman atau terluka.

 

Dari sisi hukum di Indonesia, manipulasi foto untuk mempermalukan orang lain bisa saja dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik atau penyebaran konten yang tidak pantas. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan sanksi bagi siapa pun yang menyebarkan informasi elektronik yang merugikan orang lain tanpa persetujuan. Begitu pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencemaran nama baik bisa dipidana jika terbukti merugikan korban secara nyata.

 

Kasus yang sering muncul adalah foto seseorang yang diedit menjadi seolah-olah bersifat vulgar atau tidak pantas. Dari sudut pandang hukum, jika foto hasil editan tersebut tersebar luas dan merugikan korban, pelaku bisa dikenai jeratan hukum. Bahkan ketika teknologi AI digunakan, hukum tetap melihat dampak dan niat di balik penyebaran foto tersebut. Tidak ada pembenaran hanya karena itu dibuat “untuk candaan” jika korban merasa dirugikan dan tanpa persetujuan.

 

Selain aspek hukum, ada juga diskusi etika: menggunakan foto orang lain sebagai bahan humor harus mempertimbangkan perasaan mereka. Banyak ahli menyebut bahwa kesenangan sesaat bagi si pembuat edit tidak sebanding dengan dampak negatif yang diterima teman yang menjadi korban. Hal ini termasuk pelanggaran privasi dan dapat merusak hubungan baik antarindividu.